May 3, 2008

PERPUSTAKAAN NASIONAL DAN ASOSIASI PUSTAKAWAN DI INDONESIA DILIHAT DARI SEGI SEJARAH[1]

Posted in Kuliah-koe at 4:00 pm by byupustakawan

PERPUSTAKAAN NASIONAL DAN ASOSIASI PUSTAKAWAN DI INDONESIA DILIHAT DARI SEGI SEJARAH[1]

Sulistyo Basuki[2]

1. Pendahuluan

Sejarah berdirinya Perpustakaan Nasional RI dan peran organisasi profesi. menurut hemat saya, harus dibahas secara terpisah karena walaupun berdekatan, kedua hal memiliki titik tolak yang berbeda. Dalam sejarah perpustakaan, asal usul sebuah perpustakaan nasional jauh lebih tua daripada usia asosiasi pustakawan. Hal tersebut bukan saja terjadi di negara maju yang sudah mapan melainkan juga di negara berkembang, yang kebanyakan semula merupakan bekas negara jajahan. Sebagai contoh usia Library of Congress dapat ditelusuri ke koleksi Presiden Thomas Jefferson pada abad 18 sementara pustakawan Amerika yang dihasilkan oleh Lembaga Pendidikan (Columbia University) baru ada pada tahun 1876.

Di kawasan ASEAN seperti di Malaysia, Singapura, Philipina dan Thailand, titik awal keberadaan perpustakaan nasional jauh lebih mendahului keberadaan organisasi pustakawan. Organisasi pustakawan di ke-empat negara baru berdiri pada abad 20 sementara cikal bakal perpustakaan nasional sudah ada pada abad 19. Hal serupa juga terjadi di Indonesia sehingga topik Perpustakaan Nasional dan Ikatan Pustakawan Indonesia perlu dibahas secara terpisah.

2. Perpustakaan Nasional RI

Perpustakaan Nasional RI sebagai sebuah perpustakaan, bila dilihat dari koleksinya, dapat ditelusur ke Perpustakaan Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschap yang didirikan pada tahun 1778. Kepala perpustakaan yang ditunjuk adalah seorang ilmuwan. Lembaga tersebut (Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschap) kemudian diberi tambahan Koninklijk sebagai penghargaan atas karyawan serta merupakan lembaga ilmu pengetahuan tertua di Asia[3]. Koleksi KBGKW ini tetap utuh selama pendudukan karena pada tahun 1942 pemerintah Hindia belanda menyatakan Batavia sebagai kota terbuka, lalu gedung sebelah Museum Nasional (kini Departemen Pertahanan, dahulu Rechtshogeschool) dijadikan markas besar Kempetai (polisi rahasia Jepang) yang terkenal kekejamannya. Alhasil koleksi BKGKW tetap utuh, berbeda misalnya dengan koleksi perpustakaan khusus lainnya, ada yang dirusak misalnyanya berbagai perpustakaan dan perkebunan yang berada di luar kota besar yang banyak mengalami kerusakan semasa pendudukan Jepang dan sesudahnya[4], padahal sebelumnya banyak yang masih dalam kondisi baik[5].

Setelah Indonesia merdeka, BGKW berubah menjadi Lembaga Kebudajaan Nasional Indoensia, dengan demikian koleksinya menjadi koleksi perpustakaan Lembaga Kebudayaan Nasional. Dalam perkembangan selanjutnya lalu menjadi museum dengan sendirinya Perpustakaan Lembaga Kebudayaan Indonesia menjadi Perpustakaan Museum selanjutnya menjadi perpustakaan Museum Nasional, kemudian berkembang sebagai koleksi Perpustakaan Nasional di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1980) selanjutnya menjadi Perpustakaan Nasional sebagai lembaga negara non departemen (1988). Kedudukan ini tetap sampai sekarang.

2. Catatan mengenai sejarah Perpustakaan Nasional menurut buku Kiprah Pustakawan

Menyangkut penulisan sejarah Perpustakaan Nasional yang dimuat dalam Kiprah Pustakawan ada 4 hal yang ingin saya kemukakan sebagai berikut :

(1) Bibligrafi

Sebagai sebuah karya yang ditulis oleh 2 (dua) pustakawan senior, bibligrafi yang disebutkan pada halaman 476-480 cukup menyedihkan. Sebagai contoh nama Masini Hardjo Prakosa yang menulis sekitar 4 (empat) makalah tentang Perpustakaan Nasional sama sekali tidak ada.[6] Apakah memang kesengajaan karena buku ini ditulis sekitar tahun 1997 dan 1998 yang ditandai dengan tumbangnya kekuasaan Presiden Suharto disusul dengan era reformasi? Ataukah dalam kaitannya dengan Perpustakaan Nasional, tahun 1998 ditandai dengan adanya demo mahasiswa JIP FSUI yang menuntut pembatalan penjualan Gedung Medan Merdeka Selatan 11 serta surat edaran yang mendesak mundurnya Ibu Mastini sebagi kepala Kepala Perpustakaan Nasional? [7]Juga karya Natadjumena[8] dan Zen[9] mengenai perpustakaan nasional tidak dicantumkan.

(2) Tiadanya sumber primer berupa dokumen tentang awal mula Perpustakaan Nasional pada p.476 dicantumkan karya Dunningham (1954) berupa “Intisari pidato petunjuk”[10] padahal karya Dunningham yang sering dirujuk adalah laporannya yang ditulis bersama-sama R. Patah[11] Laporan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan perlunya sebuah perpustakaan nasional (national library) dalam konteks Unesco[12], melainkan sebuah national library service yang membawahi provincial negara libraries dengan tujuan memberikan jasa kepustakawanan untuk umum. Dari segi dokumen tidak menyebutkan perpustakaan nasional, tetapi dari segi konteks, apa yang dimaksudkan dengan sebuah national library service adalah fungsi yang lazim dilakukan oleh sebuah perpustakaan nasional. Tiadanya sitiran pada karya Dunningham merupakan kesalahan besar bagi siapa saja yang mau menulis tentang sejarah Perpustakaan Nasioanl Indonesia[13].

Sumber disurat kabar tidak disebutkan sama sekali padahal kongres pustakawan Indonesia dimuat dalam koran yang terbit pada tahun 1954.

(3) kurang menggunakan pelaku maupun saksi sejarah selaku sumber sejarah. Dokumen primer dapat berupa dokumen tertulis dapat juga kesaksian pelaku atau saksi sejarah. Buku Kiprah pustakawan hanya menyebutkan satu saksi sejarah (Amir Hamzah Nasution) walaupun sesungguhnya dalam buku Kiprah pustakawan banyak ditekankan perannya pada perpustakaan umum, namun kaitannya dengan Dewan Perpustakaan Nasional hanya sedikit saja[14] Masih banyak pelaku sejarah yang tahu tentang Dewan Perpustakaan Nasional seperti Lily Koeshartini, Sjahrial Pamoentjak, Mastini Hardjoprakosa, Moertini Pendit, Soewati Soemarsidik dan lain-lainnya serta saksi sejarah lainnya. Para saksi sejarah ini umumnya mahasiswa Kurus Pendidikan Pegawai Perpustakaan, semula mensyaratkan penerimaan berupa sudah bekerja di perpustakaan, kemudian menjadi Kursus Pendidikan Ahli Perpustakaan lalu Sekolah Perpustakaan. Di antara mereka yang mengalaminya adalah Soekarman K, Teguh Notoprajitno, Zultanawar, Soedarminto, Sri Lestoeni, Soeatminah dll. Pelaku dan saksi sejarah harus diwawancari sebelum informasi yang ada di benak mereka hilang karena usia atau keberadaannya tidak diketahui ataupun keburu meninggal[15].

(4) Penulisan teks. Dalam kebiasaan sejarah, teks sejarah ditulis dalam huruf dan bahasa aslinya untuk menunjukkan keaslian dokumen serta konteks terjadinya dokumen. Halaman 7-13 seharusnya diajukan dalam huruf aslinya, buka menurut EYD yang berlaku sekarang.

3. Penulisan ulang sejarah Perpustakaan Nasional

Bila pihak Perpustakaan Nasional akan menulis kembali sejarahnya, maka sebaiknya menggunakan sumber primer termasuk pelaku sejarah dan saksi sejarah semampang beberapa pelaku dan saksi sejarah masih hidup. Sekedar contoh karangan tairas banyak dikutip oleh penulis Indonesia namun saya sendiri ragu apakah mereka pernah membaca dokumen asli karena karena dokumen tersebut baru dimiliki penulisnya sekitar tahun 2002.

Penulisan ulang sejarah perpustakaan harus mundur ke belakang (restrospektif) karena sejarah perpustakaan nasional dapat diurut sampai ke pendirian Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschap. Hal itu berarti bahwa sejarah perpustakaan modern di Indonesia mulai pada tahun 1778[16] dan itulah di titik awal penulisan sejarah perpustakaan modern di Indonesia.

4. Sejarah asosiasi pustakawan

Kiprah Pustakawan memang menulis lebih banyak tentang organisasi pustakawan sesuai dengan judul dan tujuan buku tersebut. Sungguh pun demikian ada beberapa catatan yang perlu mengenai Kiprah Pustakawan adalah sebagai berikut :

(1) Uraian tentang sejarah Ikatan Pustakawan Indonesia cukup panjang, karena memang inilah tujuan buku Kiprah Pustakawan. Dokumen primer seperti notulen, artikel majalah digunakan dengan baik termasuk karya Tjoen dan Pardede[17]. Namun demikian, ada keberatan tentang penulisan dokumen lama dalam ejaan yang lazim digunakan di Indonesia (EYD). Dalam penulisan sejarah, dokumen asli tetap dipertahankan, terutama bila dikaitkan dalam teks. Hal tersebut lazim dilakukan untuk memberikan gambaran tentang konteks dokumen dibuat, suasana pada mas itu serta penghayatan makna sejarah sebuah teks.

(2) Sumbangan pelaku dan saksi sejarah

Kiprah Pustakawan menguraikan pertemuan pendahuluan di Bandung[18] yang merupakan awal pembentukan Kongres Pustakawan se-Indonesia di Ciawi tahun 1973. Uraian akan lebih hidup bila ditambah dengan kesaksian pelaku seperti Mastini Hardjoprakosa, Soekarman K, tjandra Mualim, Ipon S.Purawijaya, Ismed Pasja dll.

(3) Masalah Dalam Bibliografi

Sebagai sebuah buku yang ditulis oleh 2 (dua) pustakawan senior seharusnya daftar kepustakaan yang dimuat pada halaman 476-480 haruslah komprehensif. Sebagai contoh entri pada Sulistyo-Basuki diberi tanda tanya padahal artikel tersebut dimuat secara lengkap pada Berita perpustakaan sekolah[19]. Uraian serupa dimuat dalam buku Periodisasi Perpustakaan Indonesia[20] namun tidak dikutip dalam buku Kiprah Pustakawan.

Sumber lain tentang organisasi pustakawan pada tahun 1916[21] dan semacam klab pustakawan[22] menjelang tahun 1950an juga tidak disebutkan.

5. Penulisan Sejarah Perpustakaan Nasional

Masa gelap dalam sejarah menjelang terbentuknya Perpustakaan Nasional terjadi sekitar periode 1942 s.d awal 1950an tatkala KBGKW menghadapi kenyataan bahwa Indonesia sudah lama merdeka sementara nama lembaga masih tetap menggunakan nama Indonesia. Sejarah perpustakaan KBGKW menuju ke perpustakaan lembaga Kebudayaa Indonesia terus ke perpustakaan Museum selanjutnya ke perpustakaan Museum Nasional masih belum banyak ditulis terkecuali laporan tidak berkala mengenai perpustakaan.

Salah satu pelaku sejarah yaitu Mastini Hardjoprakosa tidak menulis terlalu banyak mengenai periode itu serta belum pernah diwawancarai oleh pustakawan tentang periode tersebut.

Untuk periode 1778 sampai dengan 1942 tersedia banyak dokumen primer yang tersimpan di Perpustakaan Nasional. Salah satu dokumen ialah laporan tahunan KBGKW, di bagian akhir terdapat laporan mengenai “bibliotheek’. Sudah tentu semuanya tertulis dalam Bahasa Belanda sehingga siapa saja yang mau menulis tentang sejarah Perpustakaan Indonesia sebelum tahun 1950 harus menguasai Bahasa Belanda termasuk Bahasa Belanda yang digunakan pada abad 18.

Dokumen yang digunakan oleh Harahap dan Tairas untuk menulis sejarah organisasi cukup banyak. Penulis pernah menanyakan keberadaan dokumen tersebut kepada petugas Perpustakaan Nasional beberapa tahun yang lalu dalam rangka penulisan sejarah perpustakaan Indonesia. Jawaban yang diperoleh adalah dokumen penulisan Kiprah Pustakawan disimpan di Perpustakaan Nasional. Mudah-mudahan kondisi dokumen tersebut masih baik, syukur kalau sudah dimikrofilmkan atau alih bentuk ke digital. Dokumen lain mengenai Perpustakaan Nasional (baca Mastini Hardjoprakosa) pada periode 1980-1988 seharusnya tersedia di Perpustakaan Nasional terlepas dari perubahan zaman[23]

6. Penutup

Penulisan sejarah perpustakaan serta organisasi pustakawan di Indonesia harus dipisahkan karena keduanya memiliki titik tolak yang berbeda. Sungguhpun demikian, penulisan kedua lembaga harus menggunakan sebanyak-banyaknya dokumen primer, berupa dokumen tertulis (notulen, surat keputusan, laporan tahunan, dekrit dan sejenisnya) serta pelaku dan saksi sejarah masih hidup.

Penulisan sejarah Perpustakaan Nasional dimulai dari berdirinya bibliotheek Bataviasch Genootschap van Kunsten en wetenschappen pada tahun 1778, disusul dengan Lembaga Kebudayaan Indonesia, lalu ke Museum selanjutnya ke Museum Nasional sebelum beranjak ke perpustakaan Nasional sebagai UPT Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kemudian ke lembaga non-departemen.

Hal serupa juga berlaku untuk sejarah organisasi pustakawan di Indonesia, khususnya untuk periode pasca 1916 sampai sekitar tahun 1970an, beberapa dokumen primer masih belum disebutkan.

Bibliografi

Bernet Kempers, A.J. de. De Bibliotheek van het Koninklijk Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenshcappen, October 19, 1936 tot Maart 1942. Tanpa Tahun. Stensilan

—-“A short history of a time honoured library: the Library of the Bataviasch Genootschap.” Dalam Improving Access to Indonesian Collections in the Netherlands: Contributions to a survey of Dutch Library and Documentation Activites in the Field of Indonesian Studies. Ed.s Marlene van Doorn; Irene Farjon; Cisca Pattipelohy; Gerald J. Telkamp. (Leiden: 1981),p.7-10. (Intercontinenta, no.2)

“Bibliothecarisen in Indonesie.”Bibliotheekleven 34, 1949:134

Bunda Mastini Hardjoprakosa. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 1998. 10 hal.

Dunningham, AGW. and R. Patah. A Report on a survey and recommendation for………..

Stensilan

Dunninghan A.G.W. Indonesia: Library development: final report covering the periode 1 April 1959 to 31 October 1963. Paris : Unesco, 1964. 25 hal. Stensilan

—-. Indonesia: library development: 8 November 1968-7 January 1969. Paris: Unesco, 1969. 22 hal. Stensilan


[1] Disampakan pada Temu Ilmiah Berdirinya Perpustakaan Nasional RI dan Peran Organisasi Profesi. Jakarta 4 Juni 2004

[2] Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

[3] A.J. De Bernet Kempers. De Bibliotheek van het Koninklijk Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschap, October 1936 tot Maart 1942. tanpa tahun. Stensilan

—–“A short history of a time-honourred library: the Library of the Bataviasch Genootschap.” Dalam Improving Access to Indonesia Collections in the Netherlands: Cotributions to a Survey of Dutch Library and Documentation Activities in the Field of Indonesian Studies. Ed. Marlene van Doorn; Irene farjon; Cisca Pttipelohy; Gerald J. Telkamp. (Leiden: 1981), p.7-10. (Intercontinenta, no.2)

[4] Inotji Hajatullah, surja Mansjur and Maksum. 160th anniversary of Bibliotheca Bogoriensis (Bogor Indonesian Center for Agricultural Library dan Technology Dissemination, 2002), p.25-7

[5] Kondisi beberapa perkebunan dan Pusat penelitian perkebunan dan tanaman dimuat dalam karya Victor Honig and Frans Verdoron, eds. Science and scienctist in Netherlands Indies. New York City: Board of the Netherlands Indies, Surinam and Curacao, 1943

[6] Hardjoprakosa, Mastini. Pentingnya perpustakaan nasional bagi Indonesia. Jakarta :Perpustakaan Museum Pusat, 1973.

[7] Periksa surat pernyatan yang ditandatangani oleh Ibu Mastini mengenai pembatalan penjualan gedung Merdeka Selatan 11 serta surat edaran menuntut pengunduran diri Ibu Mastini dari jabatan Kepala Perpustakaan Nasional yang ditandatangani oleh pustakawan yang (waktu itu) bekerja di Perpustakaan Nasional

[8] Rachamat Natajumena. “An Indonesia national Library.” Australian Academic Research Libraries,9, 1977:127-30

[9] Zulfikar Zen.”Perpustakaan Nasional Indonesia: perjalanan yang panjang” Majalah Ilmiah Perpustakaan dan Informatika, 9 (1) 1984:17-28

[10] Dalam Pekan Buku Indoflonesia (1954),p.67-69

[11] A.G.W. Dunningham, and R. Patah.(1953) A report on a survey and recommendation for the eslablishment of a national library service in Indonesia. (1953). Stensilan

hal serupa juga terdapat pada karya Haryati Soebadio Perpustakaan Nasional Indonesia (Jakarta : Perpustakaan Nasional, 1992) yang tidak menyebutkan laporan Dunningham walaupun dia menyebutkan karya lain Dunningham lainnya Indonesia: library development (1964, 1969) yang merupakan laporan konsultasi Dunningham. Kedua laporan tersebut hanya sedikit menyebut tentang perpustakaan nasional

[12] Periksa Definisi perpustakaan nasional menurut Unesco. Pada tahun 1970, UNESCO dalamkonferensi umumnya ke 16 pada Recommendations Concerning the International Standarization of Library Statistics memutuskan definisi perpustakaan nasional sebagai berikut :

Perpustakaan nasional: perpustakaan yang bertanggung jawab atas akuisis dan pelestarian kopi semua terbitan yang signifikan yang diterbitkan sebuah negara dan berfungsi sebagai perpustakaan “deposit,” baik berdasarkan undang-undang maupun kesepakatan lain, dengan tidak memandang nama perpustakaan. Perpustakaan nasional juga umumnya menjalankan fungsi sebagai berikut menyusun bibliografi nasional; menyimpan dan memutakhirkan koleks asing yang besar dan representatif termasuk buku mengenai negara yang bersangkutan; bertindak sebagai pusat bibliografi nasional;menyusun katalog induk; menerbitkan bibliografi nasional retrospektif. Perpustakaan yang menyebut dirinya sebagai perpustakaan “nasional” namum fungsinya tidak sesuai dengan definisi di atas tidak dapat dimasukkan ke kategori “perpustakaan nasional”.

[13] Laporan Dunningham disebutkan pada pagina 51 namun tidak disebutkan dalam bibliografi

[14] Basjral Hamidi Harahap, J.N.B. Taira dan Pengurus Besar Ikatan Pustakawan Indonesia. Kiprah pustakawan: seperempat abad Ikatan Pustakawan Indonesia (Jakarta: Ikatan Pustakawan Indonesia, 1998),p55-59

[15] Contoh J.N.B. Tairas, pelaku sejarah meninggal 28 Mei 2004 yang lalu. Dia penulis makalah Towards a national for library for Indonesia yang banyak disitir penulis lainnya.

[16] “The rise and growth of libraries in pre-war Indonesia,” Library History, 14, May 1998:55-64. Lihat juga karya Bennet Kempers

[17] Mohd. Joesoef Tjoen dan S. Pardede. Perpustakaan Indonesia dari zaman ke zaman. Jakarta : kantor Bibliografi Nasional, 1966

[18] Kiprah Pustakawan,.p.171

[19] Sulistyo-Basuki “Sejarah organisasi pustakawan di Indonesia.” Berita perpustakaan sekolah 2 (2) Juli 1979:52-6

[20] Sulistyo-Basuki. Periodisasi Perpustakaan Indonesia (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994) p.123-35

[21] vereeiging tot Bevordering van het Bibliothekwezen yang merupakan organisasi pustakawan pada tahun 1916

[22] “Bibliothecarisen in Indonesie.” Bibliothekleven 34, 1949:134

[23] Contoh Bunda Mastinihardjoprakosa. Jakarta : Perpustakaan Nasional, 1998. 10 hal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: